TERM OF REFERENCE

MUSYAWARAH PIMPINAN
GELOMBANG GERAKAN RAKYAT (G-GER)

I. DASAR PEMIKIRAN

Tuntutan realitas akan termanifestasikan ekosistem demokratisasi di setiap lini kehidupan masyarakat, merupakan suatu hal yang sudah selayaknya di dukung sepenuhnya, yang harus di mengerti bahwa, masyarakat yang sepantasnya merupakan bagian yang urgen dari setiap pembangunan (Developmentalism) di Negaranya, tapi dalam realita yang sampai saat ini di rasakan masyarakat malah cendrung tidak mengerti betul siapakah dirinya di balik eksistensi negara yang sedang di tempatinya,. Hal ini akan menimbulkan berbagai kehancuran ketika out-put dari demokrasi malah melahirkan manusia-manusia yang tidak mengetahui eksistensinya atau manusia kerdil yang tidak mengerti betul eksistensi nya di tengah semaraknya isu developmentalisme. Dalam ekosistem yang seperti ini, seharus nya para birokrasi yang telah di berikan kepercayaan oleh masyarakat lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang signifikan dalam diri masyarakat.

Seorang filsuf terkemuka (Plato) mendeskripsikan pemaknaan demokrasi secara hakiki tidak akan pernah terealisasikan bahkan akan terancam apabila di manipulasi, karena sangat mudah melahirkan Oportunity People (manusia yang berwatak oportunitis) selagi masyarakat belum mengetahui dengan benar eksistensinya dalam pembangunan yang di agendakan untuk Negara mereka. Proses timbul nya negara di mulai dari adanya interaksi individu dengan individu yang searah dalam tuntutan hidup. Maka, keadilan social (Social Justice) menjadi suatu hal yang wajib untuk selalu diproteksikan, dengan mekanisme pemenuhan tuntutan yang searah dan seimbang antara kepentingan struktur dan kultur, di karenakan basis kultur dan struktur merupakan Agen Sosial (agent of social) yang mempunyai medan dan media yang berbeda dalam kebersamaan peran pada wilayah Bangunan Nilai Sosial ( Social Building Values ).

Pendidikan, Keamanan dan kesejahteraan yang menjadi hak masyarakat yang harus di penuhi oleh birokrasi Negara - sebagai bentuk kepekaan Pemerintah terhadap Imajinasi Publik - seharusnya terlebih dahulu diutamakan, ketika di bandingkan dengan konsep developementalisme yang menciptakan Otoritas Absolut (The Authority Absolute) yang menjadikan sentralisasi kesejahteraan sosial. Pembangunan kapasitas intelektual harus sinergis dengan pembangunan gedung-gedung yang megah, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, agar mayarakat lebih peka terhadap alam sekitar dan bisa melakukan banyak hal di daerah mereka dari mulai planning, organizing, actuating and controlling . ini adalah tuntutan atas dasar hak yang harus diberikan kepada masyarakat demi terciptanya demokrasi sejati seperti yang dideskripsikan oleh Plato.
Dinamika yang selama ini terjadi di tengah masyarakat, lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan terhadap massifitas gerakan masyarakat, tetapi ternyata masyarakat cendrung tak berdaya karena kapasitas intelektual dan kemampuan berorganisasi mereka sangatlah rendah, serta serta lemahnya kemampuan advokasi yang mereka miliki. Fenomena ini sebenarnya sudah bisa kita rasakan, tinggal sekarang siapa yang mempunyai kesadaran yang tinggi, kerjasama antara masyarakat dan birokrasi dalam mengulangi dekadensi intelektual serta menciptakan tatanan demokrasi sejati. Tanpa hubungan yang sinergis atau kerja sama yang baik di antara kedua belah pihak, mustahil semua ini akan terealisasikan.

Mahasiswa dan pemuda yang dalam hal ini merupakan agent of change serta sebagai alat kontrol terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, harus bisa melakukan advokasi terhadap masyarakat dalam rangka menjunjung tinggi idealisme gerakan dalam tataran demokrasi, agar makna substansial dari demokrasi tersebut tidak dimanipulasi, dan akhirnya konsep yang mengatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan yang layak serta keamanan dan kesejahteraan akan terealisasikan dan tidak sekedar konsep yang sangat ideal belaka, dan birokrasi kali ini merupakan fasilitator dalam hal tersebut mempunyai gerakan yang lebih riil menjawab tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan yang konkrit untuk masyarakat.

Atas dasar ini, serta tuntutan social yang memaksakan dengan adanya proses-proses ritualitas gerakan dalam menata dan mengarahkan kembali terhadap Fungsi dan Peranan masing-masing, pada suatu dimensi masyarakat agar terpenuhinya kebebasan dan hak-hak sosial, dan pada dimensi yang lain Birokrasi dapat memerankan fungsi struktur di tengah-tengah tuntutan Individu dan Sosial. Gelombang Gerakan Rakyat (G-GER), berangkat dari refleksi bersama oleh muda dan mahasiswa terhadap sebuah realitas yang kemudian menuntut untuk turut andil dalam rangka memberikan kontribusi sebagai upaya untuk membangun kembali terhadap Sinergitas rotasi ke-Sosialan secara bersama-sama, dalam mainstrem yang mengarah kepada keadilan social (social Justice). Maka, dari itu, Musyawarah Pimpinan Gelombang Gerakan Rakyat (G-GER) dianggap sebagai upaya kebangkitan awal atas gagasan yang akan disatukan dalam program organisasi yang bisa menjembatani bagi pemenuhan hak-hak sosial yang sampai saat ini masih menjadi Problematika yang akut di tengah-tengah masyarakat.

II. LANDASAN KEGIATAN
Landasan Kegiatan Musyawarah Pimpinan DPP G-GER Propinsi Kepri adalah :
1. al-Qur’an dan al-Hadits
2. AD/ART G-GER
3. Pancasila dan UUD 1945
4. Schedulle agenda DPP G-GER Propinsi KEPRI

III. NAMA KEGIATAN
Nama kegiatan tersebut adalah: “MUSYAWARAH PIMPINAN G-GER (GELOMBANG GERAKAN RAKYAT) PROPINSI KEPRI.
IV. ORIENTASI
Musyawarah Pimpinan sebagai bentuk media formal akan keseriusan sebuah organisasi dalam tatanan publik, yang bertujuan untuk melakukan konstruksi kapasitas intellegen dalam rangka terciptanya penemuan, perumusan dan pembangunan gerakan dalam mengawal dan mengimplementsikan demokratisasi di Indonesia di tengah hingar bingarnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan masa Transisi Kepemimpinan Nasional.
V. VISI - MISI

V I S I
1. Adanya penanaman dan pengalaman serta perjuangan dalam realitas sosial.
2. terbinanya jiwa yang sosialis dan juga mampu merespon segala jenis problematika sosial dan menciptakan progressifitas gerakan kaum muda.
3. Di temukannya posisi dan peran kaum muda dalam rangka mengawal demokratisasi, sebagai kerangka upaya perwujudan negara Indonesia yang demokratis.
4. Adanya kelanjutan dan kesinambungan arah gerakan masyarakat untuk insentif melakukan pendampingan/Advokasi dan pengontrolan system dan struktur bangsa.
5. Munculnya kesadaran bersama akan pentingnya nilai-nilai gerakan kerakyatan dalam rangka mewujudkan keadilan social.

M I S I
1. Menguatkan proses demokratisasi di semua lini kehidupan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera (civil society) dengan melacak kembali sejarah kebangsaan sebagai salah satu alternative pemberdayaan yang urgen.
2. Melacak kekuatan system dan struktur sebagai pembuatan kebijakan serta agent-agent pelaksanaan kebijakan di Indonesia yang memunculkan kultur yang merugikan bagi masyarakat.
3. Mengevaluasi dan merefleksikan kepemimpin Lokal dan Nasional.
4. Mencari format, visi-misi kepemimpinan yang idealis dan membawa mandat kerakyatan serta mengakomodir terhadap hak-hak rakyat.

Salam Pergerakan Kami Sampaikan Kepada Siapapun yang tergetar hatinya melihat penindasan

Batam Monitoring Mission (BMM) Batam – Kepri merupakan organisasi yang didirikan oleh pemuda dan mahasiswa Kota Batam yang gerah terhadap iklanisasi Kota Batam yang selalu dibesar-besarkan atau dibanggakan oleh kalangan birokrasi pemerintahan, atau siapapun yang diuntungkan dengan adanya birokrasi tersebut. Batam Monitoring Mission merupakan aplikasi mosi ketidakpuasan kami terhadap kerja birokrasi, dan melakukan berbagai agenda survei serta penyadaran publik sebagai bentuk advokasi di tengah masyarakat bawah.
Kami sangat berharap siapapun bisa membaca dan memberikan masukan terhadap tulisan ini. Di sini, kami hanya ingin menyampaikan pada pemerintah setempat, bahwasanmya PR masih terlalu banyak, adanya ketimpangan antara investasi dan HAM, tidak adanya pemerataan ekonomi, tidak adanya pemberdayaan SDM generasi penerus secara serius, Banyaknya masyarakat miskin yang tak bisa sekolah; Banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak dikatakan sekolah melainkan rumah kumuh; maraknya swastanisasi Pendidikan yang terus mengkomersilkan nilai Pendidikan; dan eksklusifitas serta elitisitas birokrasi membuat tatanan Kota Batam menjadi tempat yang jauh dari yanag dibayangkan.
Selanjutnya, pada kesemapatan ini, Kami ingin menampilkan hasil research yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang tergabung dalam Batam Monitoring Mission (BMM) Batam – Kepri, selamat menikmati.

A. P R O F I L E K O T A B A T A M

Kota Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 M. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.
[Photo]
Di era Reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
secara geografis Kota Batam bisa digambarkan dengan sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga; sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten karimun.
Secara administrasi pemerintahan, Kota Batam terbagi dalam 12 Kecamatan yakni; Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batuaji.
Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Beberapa suku yang dominan adalah suku Melayu, Minang, Batak, Makassar, Jawa, Flores, Tionghoa dan lain-lain. Hingga tahun 2006, Batam telah berpenduduk lebih dari 700.000 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata 6 persen pertahun.
Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Kota Batam. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor walikota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen dan Katholik juga banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak dan Flores. Agama Budha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa.
Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Makassar, dan juga bahasa Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu.
Kota Batam memiliki banyak sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD hingga SMA. Perguruan Tinggi Negeri di Batam adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Selain itu terdapat banyak perguruan tinggi swasta seperti Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Batam(Uniba), STIE Ibnu Sina, STT Bentara Persada, Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Politeknik Batam (asuhan ITB) dll.
Untuk lebih jelasnya, akan kami sajikan mengenai Kota Batam yang kami sebut dengan “the real Kota Batam” (therkam).

B. ANALISA WACANA TENTANG BATAM a. EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam “katanya” lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain.
Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi juga sangat di dukung dengan adanya banyak kawasan industri di Batam yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama warga Batam.
1. HASIL RESEARCH BMM BATAM - KEPRI 8 s/d 22 JULI 2008 VISUAL BASIC RESEARCH & PENDIDIKAN PUBLIK BATAM MONITORING MISSION (BMM) BATAM - KEPULAUAN RIAU (23 Juni s/d 23 Juli 2008) Motto “Bangun Negeri Bijakkan Bangsa

PROFIL LEMBAGA Batam Monitoring Mission For Ecosoc Rigths Studies adalah sebuah lembaga independen, nonpartisan, nonprofit, koinsultan, yang didirikan di Batam dengan fokus kegiatan pada penguatan hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat, melalui kajian kritis, penyadaran publik, advokasi kebijakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan perempuan. VISI Terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ECOSOC Rights) serta hak politik warga negara. MISI Mendorong penguatan public awareness terhadap ECOSOC Rights. Mendorong ratifikasi secara komprehensif instrumen internasional perlindungan HAM, sebagai payung besar pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Batam. Melakukan policy review terhadap semua bentuk kebijakan Negara / birokrasi yang terkait dengan upaya penegakkan HAM, agar sejalan dengan usaha untuk memperkuat dan melembagakan ECOSOC Rights. Mendorong terciptanya struktur ekonomi dan politik nasional dan lokal yang berpihak pada penegakan ecosoc rights. Melakukan pendampingan masyarakat untuk mengakses ECOSOC Rights. MOTTO “Bangun Negeri Bijakkan Bangsa” STRATEGI Dalam melakukan riset, pelatihan dan pendidikan, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, BMM berpijak pada strategi :Melihat dinamika geoekonomi dan geopolitik global. Artinya, mengelola dampak negatif dari gerak global sekaligus mengolah dampak positifnya untuk penguatan pemberdayaan. Semua kajian dibangun atas dasar nilai keberpihakan terhadap masyarakat marginal dan bertujuan mendorong penyadaran publik, liberasi sosial, dan transformasi sosial. Aktivitas advokasi yang dilakukan berbasis pada kekuatan masyarakat basis. Artinya, meletakkan masyarakat sebagai aktor perubahan yang sesungguhnya melalui proses pendampingan, belajar bersama, fasilitasi, dan mobilisasi sosial.Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan berbasis pada sumber daya ekonomi dan manusia lokal menuju arah kemandirian ekonomi masyarakat basis. Penguatan ini dilakukan dengan cara mengeliminasi aspek distortif dari ekonomi pasar sekaligus mendorong acces to market yang memadahi.

STRUKTUR ORGANISASI : Periode 2009 – 2012

DEWAN PAKAR / AHLI

-RIZKI FAIZAL(Ketua AMPG KEPRI & KETUA Temu Aktivis Lintas Geni)

- MUSTAFIDZ (Ketua Pusat Study Pancasila UGM)

- UNANG SHIO PEKING (Ketua Forum LSM DIY & Ketua Dewan Etik Djogjakarta Corruption Watch)

- EKO (Ketua Komisi Pemberantasan Perkara KKN Jawa Tengah)

- GUGUS (Ketua Lembaga Kajian Sosial Nusantara JAKARTA)

BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)
- Direktur Eksekutif : M. JAILANI. A.R
- Sekretaris Eksekutif : HAZHARY
- Manajer Eksekutif : ANDIKA
- Manajer Keuangan : AULIA RAFIUDIN
- Manajer Operasional : NURIZUAN

DIVISI RISET
- JUM AFRIZAL - ADE SAPUTRA – ALDI

DIVISI KAJIAN
- YULIANA - JHONNY

DIVISI DIKLAT
- M. CANDRA - HAIRANI - ANIKA SARI

DIVISI PUBLIKASI DAN INFORMASI
-RACHMAT NOR - MAIKA MUKHARROMA


DIVISI ADVOKASI & PEMBERDAYAAN - ROBBY HANDI SURYA BATUBARA, SH - M. AZRIL - SHERLY FEBRINY RESEARCH Visi Batam sebagai bandar dunia madani sekaligus lokomotif ekonomi Nasional, antara pandangan dan realita. A. Mukaddimah Kota Batam adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sebuah pulau yang terletak di jalur pelayaran internasional dan begitu dekat dengan Negara tetangga (Singapura dan Malaysia). Katanya Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia??? Yang ketika dibangun pada tahun 1970-an (sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973) awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 713.960 jiwa, serta lajunya pertumbuhan ekonomi membuat kota ini menjadi tempat banyak orang mengadu nasib. Awal kali ketika banyak orang kita ajak untuk memikirkan tentang Kota Batam, mesti sebagian besar akan mekatakan Batam it’s the best place…….. kehidupan motropolitan, glamour, serba sibuk, maju dan sebagainya, seperrti gambar- gambar di bawah ini…[Photo] Tabil 1: Kota Batam tahun 2008 Pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana sesungguhnya nasib masyarakat asli Kota Batam?; apakah mereka benar-benar sudah diberdayakan sehingga benar-benar mampu bersaing dengan tetangga (singapura, Malaysia, thailan, Vietnam atau bahkan kawasan eropa), atau mungkin mereka hanya diajak untuk menyaksikan hasil potensi yang ada di daerah mereka diambil depan mata kepala sendiri (depan anak cucu mereka), hingga mencari pekerjaan saja harus mengemis kesana kemari?. Pernahkah terlintas oleh anda bahwa ini adalah Kota Batam?

[Photo] Pernahkah terpikirkan oleh anda bahwa Bahwa mereka adalah masyarakat asli Kota Batam (dari kakek, hingga kakeknya buyut mereka pun hidup di Batam) yang juga ingin menikmati potensi lokal Kota Batam di daerah mereka berpijak, hidup layak seperti yang sering diiklankan birokrasi Batam tentang glamour dan indahnya Kota Batam?
[Photo] Kali ini, 10 orang dari Team BMM diterjunkan di kelurahan Pemping Kecamatan belakang Padang Kota Batam tanggal 23 Juni s/d 23 Juli 2008 untuk menguak tentang bagaimana masalah pendidikan, pembangunan, Pengembangan SDM & SDA , serta bagaimana peranan pemerintah di hadapan masyarakat? BAGAIMANA CARA KERJA
TEAM BMM
DALAM MENGUAK DATA DI KEL.PEMPING ??? APA HASIL YANG DIPEROLEH ??? 1 SOSIALISASI DAN MENCARI DATA STATISTIK MASYARAKAT KELURAHAN PEMPING

1. Hasil survei statistic JUMLAH PENDUDUK : KELURAHAN PEMPING Umur 1 s/d 17 tahun : 29,47 % Atau 262 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 15,29 % Atau 136 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 28,90 % Atau 257 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 24,97 % Atau 222 Jiwa TK : 1,34 % Atau 12 Jiwa TOTAL : 99,97 % Atau 889 Jiwa Dengan perincian 1. PENDUDUK : RT 01 / 01 (LABON) Umur 1 s/d 17 tahun : 31,42 % Atau 55 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 13,71 % Atau 24 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 32 % Atau 56 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 22,28 % Atau 39 Jiwa TK : 0,57 % Atau 1 Jiwa TOTAL : 99,98 % Atau 175 Jiwa 2. PENDUDUK : RT 02 / 01 (Tg. PANA) Umur 1 s/d 17 tahun : 33,12 % Atau 54 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 10,42 % Atau 17 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 28,22 % Atau 46 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 25,76 % Atau 42 Jiwa TK : 2,45 % Atau 4 Jiwa TOTAL : 99,97 % Atau 163 Jiwa 3. PENDUDUK : RT 03 / 01 (Kp TENGAH) Umur 1 s/d 17 tahun : 32,73 % Atau 55 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 11,90 % Atau 20 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 27,38 % Atau 46 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 26,19 % Atau 44 Jiwa TK : 1,78 % Atau 3 Jiwa TOTAL : 99,98 % Atau 168 Jiwa 4. PENDUDUK : RT 01 / 02 (MONGKOL) Umur 1 s/d 17 tahun : 31,52 % Atau 64 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 16,25 % Atau 33 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 29,06 % Atau 59 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 23,15 % Atau 47 Jiwa TK : - TOTAL : 99,98 % Atau 203 Jiwa 5. PENDUDUK : RT 02 / 02 (MONGKOL) Umur 1 s/d 17 tahun : 18,88 % Atau 34 Jiwa Umur 18 s/d 24 tahun : 23,33 % Atau 42 Jiwa Umur 25 s/d 40 tahun : 27,77 % Atau 50 Jiwa Umur 41 s/d ………… : 27,77 % Atau 50 Jiwa TK : 2,22 % Atau 4 Jiwa TOTAL : 99,97 % Atau 180 Jiwa

Rakyat Yang Menjadi Mangsa Keadaan

yang membuat rakyat negeri ini celaka adalah birokrasi dan pengelola negeri ini yang mengadopsi konsep pedagang alam yang dimiliki selalu di biarkan terus d rampok orang asing dengan alasan privasitasi , tidak heran kalau kerja birokrasi hanya NEGOSIASI,INVESTASI yang akhirnya migas,emas,timah,tembaga,karet ,bahkan air,listrik dan pelabuhan dimiliki Asing . Segudang retorika dari krisis,pemerintahan tidak ada uang , perlu menutup lubang APBD/APBN, padahal alasan yang sebenarnya adalah tidak mau ribet/serius untuk ngurus rakyat repartriasi yang dibawa Asing tidak pernah di fikirkan ... Maaf Bagi Sesiapa Yang Merasa Ini cuma Idealisme kami dan kerana hanya itu yang kami punya bagi mengingatkan sesipa2 yang merasakan dirinya di sebut...